WHOIS adalah sistem database publik yang menyimpan informasi tentang pendaftaran nama domain. Selain itu, WHOIS juga mencakup banyak informasi, termasuk tanggal pendaftaran domain, tanggal kedaluwarsa domain, dan informasi kontan administrator domain.
Informasi yang tersedia di database ini cukup lengkap dan sempat ditampilkan secara publik. Akan tetapi, kebijakan ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sebagai pengelola infrastruktur inti internet telah berubah baru-baru ini (Maret 2024). Seperti apakah kebijakan baru yang dimaksud? Apa pentingnya pembaruan kebijakan ini bagi pengguna? Berikut ulasannya.
Kebijakan Terbaru Terkait Informasi WHOIS
Pembaruan kebijakan WHOIS yang diumumkan oleh ICANN baru-baru saja terjadi, tepatnya pada 13 Maret 2024. Terdapat beberapa pembaruan utama dalam kebijakan ini. Kebijakan yang baru diumumkan ini berfokus pada peningkatan privasi dan keamanan pengguna internet.
Berikut adalah beberapa perubahan utama dalam kebijakan WHOIS yang diumumkan oleh ICANN Maret silam.
- Pendaftaran domain bisa dilakukan secara anonim
Sebelum adanya kebijakan baru, pendaftaran domain mengharuskan pemilik domain untuk mencantumkan informasi pribadi. Misalnya seperti nama, alamat, serta nomor telepon.
Kebijakan terbaru WHOIS menghapuskan kewajiban mencantumkan informasi pribadi ini. Meski demikian, informasi kontak dalam jumlah minimal masih tetap diperlukan. Misalnya berupa alamat email serta nomor telepon yang tidak terhubung dengan informasi pribadi.
Selain itu, kebijakan terbaru memperbolehkan penggunaan layanan proxy untuk menyembunyikan informasi pribadi pemilik domain.
- Validasi data WHOIS
Untuk memastikan pemilik domain masih aktif, ICANN mewajibkan pentingnya pembaruan kebijakan berupa verifikasi informasi WHOIS secara berkala. Apabila informasi WHOIS tidak di-update berkala, atau ditemukan tidak akurat, maka informasi WHOIS dapat ditangguhkan atau bahkan dihapus.
Selain itu, penting juga bagi pendaftar domain baru untuk mengonfirmasi informasi kontak mereka dalam kurun waktu 30 hari setelah pendaftaran. Jika konfirmasi informasi kontak tidak dilakukan, maka informasi WHOIS bisa ditangguhkan. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap domain yang kamu kembangkan.
- Peningkatan transparansi mengenai informasi WHOIS
Kebijakan ICANN terbaru menetapkan adanya peningkatan aksesibilitas informasi WHOIS oleh pengguna. Hal ini diwujudkan melalui beberapa poin berikut:
- ICANN akan menerbitkan laporan mengenai penggunaan data WHOIS. Pendaftar domain tidak perlu khawatir datanya akan disalahgunakan.
- Pendaftar domain bisa meminta akses ke data WHOIS mereka sendiri.
- ICANN membuka kesempatan yang lebih besar bagi pendaftar domain untuk mengajukan keluhan apabila mereka khawatir tentang bagaimana daya WHOIS mereka digunakan.
Dampak Kebijakan Baru
Apakah kebijakan terbaru ICANN terkait informasi WHOIS ini memberikan dampak negatif? Atau justru sebaliknya? Berikut ini adalah pentingnya pembaruan kebijakan WHOIS dan dampak negatif yang timbul karena adanya kebijakan tersebut.
Dampak positif
Beberapa dampak positif penerapan kebijakan terbaru WHOIS adalah sebagai berikut.
- Privasi pengguna lebih terjamin
Karena pendaftar domain memiliki lebih banyak kontrol atas informasi apa yang mereka berikan, privasi pendaftar domain jadi lebih terjaga. Hal ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melindungi privasinya. Misalnya seperti politisi, jurnalis, aktivis, maupun para korban.
- Meningkatkan keamanan pengguna
Data WHOIS harus diverifikasi secara berkala. Pentingnya pembaruan ini bisa membantu penegak hukum untuk melacak serangan siber serta membantu mereka untuk melakukan investigasi penipuan online. Secara tidak langsung, tingkat kejahatan siber dan keamanan online bisa ditekan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ICANN
Karena ICANN menerbitkan laporan penggunaan data WHOIS secara berkala, ini artinya pengguna bisa melacak bagaimana informasi mereka digunakan. Akuntabilitas dan transparansi ICANN sebagai sebuah lembaga pun bisa meningkat di mata publik.
Dampak negatif
Di sisi lain, penerapan kebijakan WHOIS terbaru ini bukannya tanpa dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa poin dampak negatif yang bisa ditimbulkan karena kebijakan terbaru WHOIS tersebut.
- Mempermudah pelaku kejahatan online untuk menyembunyikan informasinya
Walaupun kebijakan terbaru WHOIS mempermudah aparat untuk melacak keberadaan pelaku serangan siber, kebijakan terbaru WHOIS juga mempermudah pelaku kejahatan online untuk menyembunyikan identitasnya.
- Meningkatkan spam dan phishing
Informasi data WHOIS yang memuat kontak yang bisa dengan mudah diakses oleh publik. Karenanya, ini berpotensi untuk meningkatkan risiko terjadinya spam dan phising, terutama pada pengguna internet yang masih awam dan tidak memproteksi diri dengan keamanan apa pun.
- Memungkinkan terjadinya kerugian finansial yang besar
Adanya kebijakan anonimitas WHOIS bisa menyebabkan penipuan lebih mudah dilakukan serta mempersulit aparat untuk mendeteksi lokasi penipu tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pengguna internet, khususnya yang menjadi korban penipuan.
Pentingnya Pembaruan Ini bagi Indonesia
Mengetahui adanya kebijakan terbaru dari WHOIS tentunya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini penting terutama jika kamu adalah pengguna internet sekaligus pemilik suatu domain tertentu.
Perubahan kebijakan WHOIS memperbesar kemungkinan adanya penipuan dan melalui email serta web phising yang lebih mudah. Karenanya, penting sekali untuk memproteksi perangkat serta menyiapkan kata sandi yang lebih rumit untuk mengurangi risiko pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pentingnya pembaruan WHOIS juga wajib diketahui oleh Kementerian Kominfo. Sebagai kementerian yang mengurus hal-hal berkaitan dengan penggunaan internet, Kominfo mungkin perlu untuk mengeluarkan pedoman/peraturan tambahan agar kebijakan terbaru ini bisa diaplikasikan secara efektif di Indonesia.
